Anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR RI, Mulyanto. (libassonline)

Jakarta, Libassonline.com – Anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah konsisten melaksanakan ketentuan larangan ekspor bijih nikel yang telah berjalan dan dipatuhi pengusaha tambang. Pemerintah diharap sudah menyiapkan beragam ketentuan pendukung agar kebijakan larangan ekspor itu dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan.

“Saya berharap pemerintah sudah mengkoordinasikan semua lembaga terkait pelarangan ekspor bijih nikel mentah ini. Jangan sampai kebijakan ini hanya baik di atas kertas tapi berantakan di tataran pelaksanaan. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat aspek pengawasan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/12/2020).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah patut diawasi agar tidak ada pihak yang coba melakukan pelanggaran.

“Pelarangan ini sangat tepat sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor untuk meningkatkan pendapatan negara,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Pemerintah, lanjut Mulyanto, harus berupaya membuat terobosan untuk mengatasi defisit keuangan negara yang semakin membesar. Salah satunya dengan meningkatkan nilai jual komoditas migas dan minerba yang akan diekspor. Jika pemerintah konsisten melaksanakan kebijakan ini, menurut Mulyanto, masalah defisit keuangan bisa diatasi.

“Pemerintah jangan terlalu mengandalkan utang untuk mengatasi keuangan negara. Biar bagaimanapun utang itu harus dibayar berikut bunganya. Jika pemerintah bertahan dengan cara seperti ini, tentu akan membahayakan eksistensi negara di masa datang. Indonesia akan dianggap lemah oleh para pemberi utang,” ujarnya.

Untuk itu, anggota Badan Legislasi DPR ini mendorong pemerintah tidak loyo menghadapi kepentingan pengusaha asing dalam menetapkan kebijakan ekspor bahan tambang. Dia menegaskan, sudah selayaknya pemerintah membangun posisi tawar yang setara dalam hal kerjasama pemanfaatan sumber daya alam.

“Krisis ini harus menyadarkan kita tentang perlunya memberi nilai tambah atas kekayaan yang kita miliki. Jangan mau kekayaan ini terus dieksploitasi. Sebab ketersediaan sumber daya itu sangat terbatas. Jika tidak dikelola dengan baik maka akan habis begitu saja tanpa bisa memberi manfaat kepada rakyat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: