Gedung Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta. (libassonline)

Jakarta, libassonline.com – Pola karir dan pembinaan Sumber Daya Manusia dilingkungan Kementerian Perhubungan sejak Ir. Budi Karya Sumadi diangkat sebagai Menteri Perhubungan RI, selama itu pula pola karier tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih tepatnya dikatakan “Amburadul”.

Disamping Pola Karir dan Pembinaan Sumber Daya Manusia “ASN” yang “Amburadul”, Penempatan dan Pengangkatan dalam jabatan struktural bagi para prajurit TNI dan Anggota Polri yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan RI semakin bertambah, akan tetapi sangat disayangkan pengangkatan prajurit TNI dan anggota Polri aktif tersebut selama ini telah melanggar dan menyimpang dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata cara dan Persyaratan Prajurit TNI Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Sudah sangat jelas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dalam pasal 20 ayat 1, disebutkan bahwa “Jabatan ASN di isi dari pegawai ASN”, dan Pasal 109, ayat 2 disebutkan bahwa “Jabatan pimpinan tinggi dapat di isi oleh prajurit TNI dan anggota POLRI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila di butuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang di tetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif”.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 47, ayat 1 disebutkan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28, Ayat 3 disebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian”.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 150 disebutkan bahwa “Prajurit TNI dan anggota Kepolisian RI yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS”, dan Pasal 157, Ayat 1, disebutkan bahwa “Prajurit TNI dan anggota Kepolisian RI dapat mengisi JPT pada instansi pemerintah selain instansi pusat tertentu sebagaimana di maksud dalam pasal 148 setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila di butuhkan sesuai denga kompetensi yang di tetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif”.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tatacara dan Persyaratan Prajurit TNI Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa “Jabatan ASN tertentu pada instansi pemerintah yang dapat di isi oleh prajurit TNI aktif berdasarkan undang-undang” adalah sebagai berikut :
a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
b. Kementerian Pertahanan.
c. Sekretaris Militer Presiden.
d. Badan Intelijen Negara.
e. Lembaga Sandi Negara.
f. Lembaga Ketahanan Nasional.
g. Dewan Pertahanan Nasional.
h. Badan SAR Nasional.
i. Badan Narkotika Nasional.
j. Mahkamah Agung.

Sedangkan Pasal 8 disebutkan bahwa “Jabatan ASN tertentu pada instansi pemerintah yang dapat di isi oleh prajurit TNI aktif berdasarkan Peraturan Presiden”, adalah sebagai berikut :
a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
b. Badan Nasional Penanggulangan Teroris.
c. Badan Keamanan Laut.

Jelas bahwa Kementerian Perhubungan RI tidak termasuk dalam Instansi Pemerintah Pusat yang jabatan ASN tertentunya dapat diisi oleh anggota TNI.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana penjelasan tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa pengangkatan seluruh prajurit TNI dan anggota Kepolisian RI aktif dan yang masih menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan tanpa terkecuali adalah Cacat Hukum, artinya Ir. Budi Karya Sumadi telah melanggar Undang-Undang, dan untuk itu seluruh pengangkatan prajurit TNI dan anggota Kepolisian aktif yang di angkat dalam jabatan struktural di Kementerian Perhubungan harus di batalkan dan mereka harus segera dikembalikan kepada instansi asalnya.

Ironisnya, di satu sisi banyak pegawai negeri sipil yang memiliki Kompetensi dan menguasai bidang subsektornya masing-masing, akan tetapi tidak mendapatkan jabatan, di sisi lain jabatan-jabatan yang ada di subsektor perhubungan darat, laut dan udara di berikan kepada prajurit TNI dan anggota Polri aktif yang notabenenya tidak memiliki kompetensi dan diragukan kemampuannya. Para Pegawai Negeri Sipil tersebut merasa mereka di anak tirikan oleh pimpinan Kementerian Perhubungan RI.

Sebagai contoh jabatan struktural yang masih di jabat oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian aktif dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI adalah sebagai berikut :
– Jabatan Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
– Jabatan Kepala bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan hukum Pada Kantor KSOP Kelas I Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
– Jabatan Kepala Kantor KSOP Kelas II Palembang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
– Jabatan Kepala Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
– Jabatan Kepala Kantor UPP Kelas II Mamuju, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
– Jabatan Kepala Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
– Jabatan Kepala Kantor KSOP Kelas II Kendari, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan
– Jabatan Kepala Kantor KSOP Kelas III Kupang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kementerian Perhubungan RI mengharapkan ketegasan dari Bapak Ir. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan dapat segera menertibkan pembinaan Sumber Daya Manusia dilingkungan Kementerian Perhubungan, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Kementerian Perhubungan memerlukan Sumber Daya Manusia yang betul-betul mempunyai Kompetensi, Integritas dan Kapablitas sebagai ASN.

Kami memandang, pengangkatan sejumlah prajurit dan perwira aktif TNI-Polri tidak sesuai dengan peran dan fungsi TNI dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”, sedangkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. (Red)

One thought on “TNI Dan Polri Aktif Di Kemenhub Harus Segera Dikembalikan Ke Instansi Asalnya”
  1. Sangat setujuh dengan diberlakukannya TNI dan POLRI yang menjabat di Kementerian Perhubungan Terkhusus di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar dikembalikannya ke instansi masing-masing karena masih banyak para pejabat kita yang bagraund nya dari KPLP yang Berkompeten, agar Tupoksi kita jelas kalau pejabat dari yang bagraund KPLP yang mengisi..
    Demikian dan terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *