Ilustrasi stop perampasan tanah oleh mafia tanah. (libassonline

Tangerang, libassonline.com – Sidang lanjutan perkara mafia tanah seluas 45 hektare Dari 45 hektar persegi, 10 hektar tanah milik warga, sementara 35 hektar sisanya, milik PT TM di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (14/6/2021). Masyarakat meminta aparat penegak hukum tegas menolak pembelaan terdakwa yang diajukan tim kuasa hukum.

Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum dari DM (48) dan MCP (61) membacakan pembelaan di hadapan majelis hakim. “Kemarin sidang kedua pembelaan tuduhan dari pengacaranya terdakwa Darmawan,” ujar Tata Faizal, warga setempat, Selasa (15/6/2021).

Pada Senin (21/6/2021) pembelaan tersebut akan dijawab oleh hakim. “Kami harap majelis hakim menolak pembelaan tersebut,” ucapnya.

Senada dengan Tata, Marcel juga meminta hakim menolak nota pembelaan tersebut. “Jelas harus ditolak. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Mafia tanah harus diberantas sesuai perintah presiden,” katanya.

Tersangka yang membuat akta tanah palsu untuk menjadikannya milik mereka, sebelumnya kedua belah pihak saling gugat perdata, dalam perkara tanah tersebut.

Kedua tersangka menyewa ormas, untuk melawan perusahaan atau masyarakat setempat, kemudian warga dan perusahaan yang ada di tempat sengketa, melaporkan kedua mafia tanah ke polisi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Dapot Dariarma mengatakan, dua terdakwa akan dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pembuatan Surat Palsu dan Pasal 266 KUHP. ÔÇťAncaman hukuman tujuh tahun penjara,” ucapnya.

Selain itu, masyarakat juga meminta pengadilan membatalkan keputusan eksekusi lahan yang telah dibacakan sebelumnya. “Harus digagalkan karena jelas meresahkan. Apalagi sudah ketahuan kalau ini permainan mafia tanah,” ujar Marcel. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: