Tapal batas laut negara Papua Nugini yang berada di satu pulau dengan Papua Barat wilayah Indonesia. (libassonline)

Jayapura, libassonline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) setempat mendorong adanya pembangunan pos lintas batas laut RI dan Papua Nugini (PNG).

Kepala BPKLN Provinsi Papua Suzana Wanggai di Jayapura mengatakan hal ini perlu dilakukan mengingat perbatasan dengan wilayah negara tetangga bukan saja melalui darat, namun juga laut yang potensinya lebih tinggi baik dari sisi kekayaan alam maupun kegiatan tidak resminya, Rabu (23/6/2021).

“Sementara ini, pos lintas batas laut yang berada di Hamadi-Kota Jayapura belum ideal sehingga kami harus usulkan kepada Pemerintah Pusat,” katanya.

Menurut Suzana, pembangunan pos lintas batas laut ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, di mana pihaknya hanya sebatas mengusulkan.

“Lokasinya tepatnya, kami masih harus mencari titik yang strategis, namun sementara ini menggunakan Pos Lintas Batas Laut Hamadi,” ujarnya.

Dia menjelaskan Pos Lintas Batas Laut Hamadi dikatakan belum ideal karena belum memenuhi kriteria sebuah pos lintas batas.

“Bisa dikatakan ideal jika, pos lintas batas tersebut memiliki fungsi pengawasan dan pemantauan namun yang ada kini belum memenuhi kriteria tersebut,” katanya lagi.

Dia menambahkan namun karena belum ada, maka pihaknya sementara ini menggunakan pos lintas batas laut yang lokasinya berada di Hamadi, Kota Jayapura, pasalnya bukan hanya wilayah utara yang harus dipantau, tetapi juga wilayah selatan Papua. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: