Direktur RSUD Provinsi Papua Barat dr Arnoldus Tiniap saat diwawancara awak media di Manokwari, Selasa. Libassonline.com
Direktur RSUD Provinsi Papua Barat dr Arnoldus Tiniap saat diwawancara awak media di Manokwari, Selasa. Libassonline.com

Manokwari (Libassonline.com) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat dr Arnoldus Tiniap mengatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyarankan agar Pemerintah Papua Barat meningkatkan kualitas rumah sakit milik pemerintah di provinsi tersebut agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat lebih optimal.

“Waktu audiens beberapa waktu lalu, Pak Menteri sarankan agar kita tingkatkan kualitas rumah sakit,” ucap Arnoldus di Manokwari, Selasa.

Menkes, kata dia, memberikan dukungan anggaran penambahan alat kesehatan (alkes) pada seluruh rumah sakit milik pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat. Sedangkan ketersediaan tenaga medis seperti dokter umum, dokter spesialis, bidan, dan perawat, merupakan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah (pemda).

“Kemenkes beri dukungan alkes, tinggal saja pemda siapkan sumber daya manusianya,” tutur dia.

Menkes juga, kata dia, mendorong Papua Barat menambah empat layanan pada rumah sakit rujukan milik pemerintah yaitu layanan penyakit kanker, jantung, stroke, dan ginjal, karena selama ini masyarakat cenderung berobat ke Makassar atau Jakarta. Penambahan empat layanan itu akan mempermudah masyarakat, sekaligus menekan pembiayaan dalam mengakses layanan penyakit jantung, kanker, stroke dan ginjal.

Tahun 2023 RSUD Papua Barat mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) belanja peralatan Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk mendeteksi penyakit kanker dan mamografi.

“Dalam tahun ini kami siapkan SDM untuk empat layanan itu, supaya tahun depan kita buka layanannya,” ucap dia.

Saat ini, lanjutnya, jumlah dokter spesialis jantung di Manokwari hanya satu orang, tetapi harus dibekali dengan kemampuan memasang ring jantung ke dalam pembuluh darah yang menyempit.

Untuk tiga dokter spesialis lainnya, pemda berupaya mendatangkan dari luar daerah dengan metode kontrak kerja sembari menunggu beberapa dokter umum menyelesaikan pendidikan spesialis mereka.

“Kesiapan SDM menjadi syarat empat layanan itu bisa dibuka,” terang dia.

Menurut Menkes, kata Arnoldus, penambahan jumlah rumah sakit vertikal sesuai permintaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari belum menjadi hal yang prioritas. Hal ini didasari jumlah penduduk, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan di Papua Barat setelah adanya pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya.

“Beliau menyimpulkan bahwa belum saatnya menambah rumah sakit karena yang diperlukan adalah meningkatkan sarana prasarana rumah sakit yang sudah ada,” ujar Arnoldus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: