Jakarta, libassonline.com – Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menggenjot Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN) dan berharap, pihak-pihak terkait bisa mewujudkannya karena menyangkut kepentingan nelayan kecil.
“Sehingga seluruh nelayan dan aktivitas ekonominya dapat terhubung langsung dalam sistem Logistik Ikan Nasional,” terang Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat melakukan verifikasi lapangan kesiapan MLIN di Ambon, dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis (18/2/2021).
Pokja lintas K/L tersebut, kata dia, juga harus didukung kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Maluku dan juga BUMN.
KSP, lanjut dia, ingin memastikan sistem rantai pasok dingin dapat dibangun dengan baik, terkait peranan perikanan skala kecil.
Pada kesempatan ini, Febry juga menyampaikan, KSP telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan membentuk Gugus Tugas Delivery Assurance Unit.
“Sebagaimana arahan Presiden, tidak sekadar sent tetapi harus dipastikan delivered. Jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan, kami bertugas untuk melakukan debottlenecking,” tambah Febry.
Pada 28 Januari 2021 Kemenko Marves telah mengadakan rakor lintas K/L untuk melakukan percepatan MLIN, yang menugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan studi kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan diharapkan awal 2022 sudah mulai pembangunan infrastrukturnya.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Alan F Koropitan yang turut hadir dalam pertemuan ini ikut menyoroti ketimpangan distribusi hasil ikan dalam konteks sistem logistik ikan nasional.
Dia menyontohkan unit pengolahan ikan dari Jawa dan Sumatera mencapai 70 persen, sementara kantong produksi perikanan laut dari Indonesia Timur mencapai 52,8 persen.
“Otomatis, olahan produk perikanan ini dihasilkan dan didistribusikan paling besar di Jawa. Memang kita perlu melihat sistem logistik ikan secara nasional, tapi dalam konteks Maluku jangan sampai seperti itu,” jelas Alan.
Untuk itu Alan mendorong upaya penataan logistik, terutama perikanan skala kecil, salah satunya dengan mengintegrasikan semua program K/L dan bantuan lalu lintas serta angkutan laut dan penerbangan agar pengangkutan ikan segar bisa cepat.
“Untuk itu, harus ada data dasar nelayan kecil per desa, serta sarana dan prasarana yang lengkap. Perlu juga kebijakan khusus fiskal bagi nelayan kecil melalui grand design dari hulu ke hilir,” tutur Ikram.
Pada kesempatan yang sama Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangadji menjelaskan Maluku sebagai wilayah yang memiliki 1.054 desa pesisir punya rantai pasok strategis dengan memberdayakan nelayan kecil. (Editor/Red)
