Jakarta, libassonline.com – Penerapan konsep Poros Maritim Dunia perlu memiliki narasi besar yaitu untuk menjalankan prinsip ekonomi berkelanjutan serta harus dijalankan secara konsisten dan tanpa adanya monopoli agar dapat terwujud sepenuhnya dalam implementasi ke depannya.
“Narasi besarnya ekonomi kelautan yang berkelanjutan dengan beberapa elemen pendukung seperti akses dan distribusi kekayaan laut yang adil bagi semua pihak, tanpa ada monopoli apalagi oligarki,” kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Rabu (22/9/2021).
Menurut Abdi, pada saat ini salah satu hambatan dalam pelaksanaan Poros Maritim Dunia adalah belum adanya narasi besar yang seragam dan diamini seluruh pihak.
Selain itu, ujar dia, berbagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dinilai belum secara utuh dan terintegrasi memuat isu dan strategi yang memprioritaskan pembangunan maritim nasional.
“Antarsektor belum saling mendukung bahkan saling bersaing dan melemahkan,” katanya.
Untuk itu ia menegaskan agar ke depan rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun harus secara lugas memuat narasi termasuk strategi prioritas pembangunan maritim dan kerangka pendanaannya serta dapat diimplementasikan secara konsisten.
Abdi menilai bahwa aspek konsistensi kerap menjadi salah satu titik lemah pembangunan maritim selama ini di Nusantara.
Dengan narasi ekonomi berkelanjutan, ia juga menginginkan agar lebih ditingkatkan perlindungan habitat dan ekosistem perairan yang kritis, serta jangan membangun industri yang ekstraktif.
Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menggelar Kongres ke-III pada Kamis (23/9/2021) dan Jumat (24/9/2021) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Ketua Harian Iskindo, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa saat ini Iskindo telah terbentuk dan memiliki kepengurusan di 19 DPW pada tingkat provinsi.
Ketua umum Iskindo Muh Zulficar Mochtar mengatakan bahwa Kongres Iskindo merupakan agenda 3 tahunan untuk memilih ketua dan pengurus iskindo yang baru. Selain dalam kongres nanti Iskindo juga akan mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis pembangunan kelautan kepada pemerintah.
Menurut Zulficar Iskindo telah merumuskan dan akan mengeluarkan 17 poin rekomendasi strategis kepada pemerintah yang memuat tantangan dan proyeksi pembangunan maritim sampai dengan 2045.
Setelah keluarnya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja saat ini belum memberikan iklim yang kondusif dan perbaikan pembangunan kelautan.
“Kepastian hukum bagi masyarakat kelautan belum benar-benar terjamin dengan adanya UU CK,” kata Zulficar.
Kelambatan penyusunan aturan pelaksanaan dan kontroversi yang muncul terhadap aturan pelaksana UU CK.
Hendra mengemukakan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nanti, corak maritim dan kelautan harus mendominasi konsep pembangunan nasional. (*)
