(Libassonline.com) Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa staf ahli Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan, di kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan. Penyidik mendalami ihwal beberapa proyek pengadaan di Kemenhub dan besaran alokasi anggaran.
“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan beberapa proyek pengadaan di Kemenhub termasuk penentuan besaran alokasi anggarannya,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 20 Juli 2023.
Materi tersebut tidak hanya ditanyakan kepada Robby, namun juga kepada 5 Aparatur Sipil Negara yang diperiksa KPK pasa Selasa, 18 Juli 2023. Lima saksi itu di antaranya, Nur Setiawan, Anshari, Dandun Prakosa, Irvam Ariestiana dab Rode Paulus Gaguk.
Ali mengatakan para saksi itu diperiksa untuk tersangka Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto. Dion hanyalah satu dari 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Sembilan orang lainnya adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.
Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, serta Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.
Para tersangka diduga melakukan korupsi dalam sejumlah proyek jalur kereta api. Di antaranya, proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi di Makassar Sulawesi Selatan; serta empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat.
Modus korupsi dilakukan dengan cara mengatur tender agar perusahaan yang membayar duit menang menjadi penggarap proyek. KPK menduga jumlah fee yang disepakati berkisar antara 5-10 persen dari nilai proyek.
Kasus ini, menyeret nama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. KPK menjadwalkan memeriksa Budi Karya pada Jumat, 14 Juli 2023. Namun, Budi tidak hadir dalam pemanggilan itu dan meminta pemeriksaannya dijadwal ulang. KPK belum membeberkan materi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Budi.
