Jayapura (Libassonline.com) – Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi dan kultural Orang Asli Papua dalam memperhatikan, menyalurkan aspirasi khususnya keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua mempertanyakan jawaban atas surat yang dikirim kepada Menteri Perhubungan tertanggal 3 Januari 2023 terkait kepindahan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni dilingkungan KSOP Jayapura.
Anggota Majelis Rakyat Papua, Dorince Mehua mengatakan, bahwa keputusan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub memutasi Willem Thobias Fofid ke UPP Mamuju pada tanggal 19 Desember 2022, kemudian pindah lagi ke KSOP Ambon, dinilai tidak merepresentasikan Orang Asli Papua yang seharusnya sosok tersebut dapat ikut membangun Papua untuk maju dan berkembang.
“Kami telah bersurat kepada Menteri Perhubungan agar menunda kepindahan Saudara Willem, karena sosok seperti itu yang dibutuhkan oleh Papua. Majelis Rakyat Papua meminta dengan hormat agar Kementerian Perhubungan menghargai aspirasi Orang Asli Papua,” ungkap Dorince Mehua kepada Maritimnews di Jayapura, Jumat (2/6).
Selain surat dari Majelis Rakyat Papua, Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Masyarakat Adat Depapre dan juga Komunitas global Analisis Papua Strategis juga mengirim surat dengan tujuan yang sama yaitu, menunda kepindahan dan sekaligus menunjuk Willem Thobias Fofid sebagai Kepala KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas II Jayapura.
Dorince Mehua yang juga Ketua PWKI Papua dan Ketua Komunitas Perempuan Adat Kampung Hobong menegaskan, surat MRP sudah sekitar 5 bulan dan tidak ada balasan dari Menteri Perhubungan, pihaknya menyesalkan kenapa permintaan Orang Asli Papua tidak ditanggapi Pemerintah bahkan terkesan tidak dihiraukan. Selama ini Kemenhub selalu mengirim orang-orang yang datang dan memperkaya diri sendiri tanpa berbuat apa-apa. Sekalinya Kemenhub memiliki sosok tepat, malah dimutasi.
“Kami mengerti mutasi adalah hal wajar dilingkungan Kementerian Perhubungan, namun haruslah melihat dan menjawab kebutuhan Daerah, apalagi Papua sedang mendapatkan perhatian khusus Negara sebagai Otonomi Khusus yang memerlukan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua. Oleh sebab itu kami meminta kepada Menteri Perhubungan hargai surat MRP, dalam rangka menjawab kebutuhan daerah Papua,” pungkasnya.
